Nomor      : S-9/MK/PK/2025 14 Mei 2025
Sifat          : Sangat Segera
Lampiran  : 1 (satu) berkas
Hal             : Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2025

Yth.

1. Bupati/Walikota Penerima Dana Desa
2. Kepala Desa Penerima Dana Desa

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang
Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Menteri Keuangan agar
menyusun kebijakan penyaluran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai
modal awal pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sehubungan dengan hal
tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada kepala desa:

1. Bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat, agar segera
   melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk menyepakati pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sesuai dengan karakteristik dan potensi desa sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang ata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
2. Segera menyampaikan dokumen yang diperlukan, termasuk dokumen hasil Musdesus,
   ke Notaris untuk proses pembuatan akta pendirian KDMP.
3. Menyampaikan file scan/pindai akta pendirian badan hukum KDMP yang dibuat oleh
   Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dalam bentuk portable document format (pdf)
   atau bukti penyampaian dokumen pembentukan KDMP ke Notaris dan Surat Pernyataan Komitmen Dukungan APBDesa untuk Modal Awal Pembentukan KDMP kepada bupati/walikota c.q perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa.

2. Kepada bupati/wali kota:

1. Segera memfasilitasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama
   unsur masyarakat untuk melakukan Musdesus dalam menentukan model pembentukan
   KDMP.
2. Menyediakan anggaran terutama untuk pembuatan akta notaris pembentukan KDMP
   sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/2438/SJ
   tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
3. Menerima dan mengadministrasikan file scan/pindai akta pendirian badan hukum KDMP atau atau bukti penyampaian dokumen pembentukan KDMP ke Notaris dan Surat Pernyataan Komitmen Dukungan APBDesa untuk Modal Awal Pembentukan KDMP yang disampaikan oleh kepala desa.
4. Menyampaikan file scan/pindai akta pendirian badan hukum KDMP atau bukti
   penyampaian dokumen pembentukan KDMP ke Notaris dan Surat Pernyataan Komitmen Dukungan APBDesa untuk Modal Awal Pembentukan KDMP kepada Menteri Keuangan melalui aplikasi OM-SPAN.

3. Penyaluran Dana Desa tahap II akan dilakukan setelah dokumen sebagaimana dimaksudpada angka 2 huruf d diterima, selanjutnya Dana Desa tahap II tersebut dapat digunakan untukmodal awal pembentukan KDMP.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara/i diucapkan terima kasih.

                                                                                                     a.n. Menteri Keuangan
                                                                                                            Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan          

Tembusan Yth.

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Koordinator Bidang Pangan
3. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
4. Menteri Koperasi
5. Menteri Dalam Negeri
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan

By.@Syam